Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal Presiden
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini sudah mengarah ke indikasi tindak pidana makar. Pernyataan ini disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, penyidikan awal memang menggunakan pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik. Namun, ia menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran penyadapan biasa, mengingat yang menjadi korban adalah Presiden RI sendiri.
"Presiden itu bukan orang biasa, jabatannya melekat pada dirinya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai penyadapan biasa," ujar Yusril, sebagaimana disampaikannya dalam keterangan pers tersebut.
Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan pers
Ia menambahkan, pengusutan kasus ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara. Dugaan ini dikaitkan dengan pasal 191 dan 193, meski kemungkinan unsur yang lebih berat — seperti upaya membahayakan nyawa Presiden — masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus ini. Proses penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskri
m) Polri.
Ia menambahkan, pengusutan kasus ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara. Dugaan ini dikaitkan dengan pasal 191 dan 193, meski kemungkinan unsur yang lebih berat — seperti upaya membahayakan nyawa Presiden — masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus ini. Proses penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Sejauh ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan ini diperkirakan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.



Komentar
Posting Komentar